Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Dalam Platform Media Sosial Instagram Dan Facebook

  • Diecky Eka Koes Andiansyah Universitas Airlangga Surabaya
Keywords: Perlindungan Hukum Konsumen, Jual-Beli Online, Penipuan.

Abstract

Online buying and selling transactions via the internet (E-Commerce) are very prevalent at this time by many people. The high activity of buying and selling online has caused many cases of fraud in online buying and selling, which are expected to increase every year. In this thesis the author uses a variety of secondary data such as legislation, court decisions, legal theory, to find doctrines and principles that are relevant to the problems examined, namely about criminal legal protection against victims of fraudulent acts of buying and selling online . The results of this study indicate that Law Enforcement Officials have difficulties in uncovering criminal acts of cyber crime, besides being constrained by banking bureaucracy, lack of coordination of investigators with cellular operators or internet service providers, lack of personnel who have capability in ITE and special tools for ITE crime. The author concludes, that in principle this fraud is the same as fraud in general, the difference lies only in the facilities used, namely using electronic media facilities, and specifically regulated in Article 45 paragraph (2) Jo Article 28 paragraph (1) of Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions, with the threat of imprisonment of a maximum of 6 years and a fine of one billion rupiah.

Transaksi jual beli online melalui internet (E-Commerce) sangat marak dilakukan pada saat sekarang ini oleh masyarakat banyak, misalnya daerah perkotaan. Tingginya aktifitas jual beli online menyebabkan banyak sekali kasus penipuan jual beli online, yang diperkirakan akan selalu meningkat pada setiap tahunnya. Di dalam skripsi ini penulis menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, untuk menemukan doktrin-doktrin dan asas-asas yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yakni tentang perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli online.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Aparat Penegak Hukum kesulitan dalam mengungkap tindak pidana cyber crime, disamping karena terkendala birokrasi perbankan, kurangnya koordinasi penyidik dengan operator selular atau internet service provider, minimnya personil yang memiliki kemampuan dibidang ITE dan alat-alat khusus untuk kejahatan ITE. Penulis menyimpulkan, bahwa pada prinsipnya penipuan ini sama dengan penipuan secara umum, perbedaannya hanya terletak pada sarana yang digunakan yaitu menggunakan sarana media elektronik, dan diatur khusus dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda satu miliar rupiah.

References

Buku/Jurnal
Ahmad M. Ramli, 2004, Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung : PT Refika Aditama.

Aida, Ruliani. 2015.” pasal 17 undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik melalui instagram” jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. Universitas: Brahawijaya.

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sabagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta.

Budi Suharyanto, 2013, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta : Rajawali Pers.

C. S. T. Kansil & Christine S. T. Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Cetakan I, Pradnya Paramita, Jakarta.

Lestari, S. E. (2017). KAJIAN HUKUM DAN TINDAKAN BAGI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. MIMBAR YUSTITIA, 1(1), 21–35.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). Pandecta: Research Law Journal, 13(1), 10-23.

Roesli, M., Heri, A., & Rahayu, S. (2017). Authority of Land Procurement Committee In The Implementation of Compensation For Land Acquisition. YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains, 10(2), 46–59.

Susilo, D., & Roesli, M. (2018). KONSEP PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945. MIMBAR YUSTITIA, 2(1), 112–129.

Yustianti, S., Susilo, D., & Roesli, M. (2019). Regulation of Banking Policies That Brings Implication for Criminal Act. YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains, 13(2), 117–129.

Eli Wuria Dewi, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Happy Susanto. 2008. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Transmedia Pustaka. Jakrta Selatan.

Judhariksawan, 2005, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Josua Sitompul, 2012, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana, (Jakarta : Tatanusa).

Mantri, Bagus Hanindyo. 2007. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce” Diss. Tesis. program Pascasarjana Universitas: Diponegoro.

Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.

P.A.F. Lamintang,1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Press.

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, Hukum Pidana, LIBERTY, Yokyakarta, 1995.

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rieneka Cipta.

P.A.F. Lamintang,1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, 1999, Jakarta: Bumi Aksara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Website
http://strategihukum.net/. Peran Pemerintah Dalam Mengatur Bisnis Jasa Berbasis Teknologi Aplikasi. (Diakses 5 Juli 2019 Pukul 16 : 27).

http://www.hukumonline.com. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online (Diakses 05 Juli 2019. Pukul 11: 38).

http://www.kpi.go.id. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Diakses 05 Juli 2019 Pukul 16 : 53).
Published
2019-06-30
How to Cite
Andiansyah, D. E. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Dalam Platform Media Sosial Instagram Dan Facebook. Celebes Cyber Crime Journal, 1(1), 27-37. Retrieved from http://journal.lldikti9.id/cybercrime/article/view/149