Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

  • Anisah Daeng Tinring Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Dachran Busthami Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Ahyuni Yunus Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
Keywords: Dokumen, Elektronik, Alat Bukti, Hukum Acara Perdata

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia. Permasalahan kajian adalah, Pertama, kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia/ Kedua kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen elektronik ataupun penggunaan alat elektronik lainnya sebagai alat bukti bila dihubungkan dengan hukum acara perdata sebagai hukum formal belum diatur secara eksplisit. Pengaturan bukti elektronik yang ada sampai saat ini baru dalam tataran hukum materil saja, antara lain Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada praktek peradilan saat ini kekuatan pembuktian alat bukti elektronik masih sebagai alat bukti biasa, tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain yaitu didukung dengan keterangan saksi ahli. Dan nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

This study aims to analyze the position of electronic documents as evidence in civil procedural law in Indonesia. The problems of the study are, First, the position of electronic documents as evidence in the system of proof of civil law in Indonesia / Second, the strength of proof of electronic documents as evidence in proof of law in Indonesia. The research method used is. The research method uses normative juridical research methods. The results showed that electronic documents or the use of other electronic devices as evidence when connected with civil procedural law as formal law have not been explicitly regulated. The regulation of electronic evidence that exists to date is only in the level of material law, including the Law on Information and Electronic Transactions. In the current judicial practice the strength of electronic evidence is still ordinary, it cannot stand alone in meeting the minimum evidence, therefore it must be assisted by one of the other pieces of evidence, which is supported by expert witness statements. And the value of the strength of the evidence is left to the judge's judgment.

References

Adhayanto, O. (2015). Perkembangan Sistem Hukum Nasional. Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 163-171.

Djanggih, H., & Hipan, N. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(1), 93-102.

Fakhriah, E. L. (2015). Perkembangan alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan menuju pembaruan hukum acara perdata. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, 1(2), 135-153.

Hardinanto, A. (2016). Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Daring. Rechtidee, 11(1), 102-121.

Hassanah, H. (2016). Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Wawasan Yuridika, 32(1), 38-51.

Isma, N. L., & Koyimatun, A. (2014). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana. Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1(2), 109-116.

Nurlani, M. (2019). Pengaruh Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Terhadap Politik Hukum Di Indonesia. Jurnal Thengkyang, 2(1 Desember), 106-124.

Prasetyo, E. S., Ohoiwutun, Y. T., & Halif, H. (2018). Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik. Lentera Hukum, 5(2), 174-193.

Rachman, R. (2010). Hak Pasien Atas Informasi: Penerapannya Dalam Kasus Prita Mulyasari (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).

Sanyoto, S., Maryono, A. S., & Bintoro, R. W. (2013). Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri dalam Kaitannya dengan Transaksi yang Menggunakan Internet. Jurnal Dinamika Hukum, 8(2), 112-120.

Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. Jurnal Ilmiah Widya, 4(2), 1-7.

Sugiarto, E. (2016). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata. Rechtidee, 11(2), 182-199.

Wahyudi, J. (2012). Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan. Perspektif, 17(2), 118-126.

Wantu, F. M. (2013). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 25(2), 205-218.

Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2011). Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(1), 38-60.

Yusandy, T. (2019). Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Jurnal Serambi Akademica, 7(5), 645-656.

Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. Pranata Hukum, 6(2), 26707.
Published
2019-12-31
How to Cite
Tinring, A., Busthami, D., & Yunus, A. (2019). Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Celebes Cyber Crime Journal, 1(2), 56-72. Retrieved from http://journal.lldikti9.id/cybercrime/article/view/324