Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi di Badan Pertanahan Kota Makassar

  • Hasnan Hasbi Universitas Muslim Indonesia
Keywords: mediasi, pertanahan, penyelesaian sengketa

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi di BPN Kota Makassar dan Bagaimana Peranan mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif dalam menyelesaikan suatu kasus atau sengketa antara para pihak yang sedang berperkara, berkonflik atau dalam bahasa umumnya adalah musyawarah untuk memutuskan suatu keputusan antara para pihak yang sedang berperkara, berkonflik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan jenis penelitian normatif-empiris, menggunakan 3 (tiga) tipe pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan peraturan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi di BPN Kota Makassar dan bagaimana peranan mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi, agar keberadaan mediator dalam menjalankan perannya dapat diterima baik oleh para pihak yang telah menunjuknya demi tercapainya kesepakatan para pihak untuk berdamai demi meminimalisir penumpukan perkara di pengadilan. Dan sebagai saran dari permasalahan dalam bidang pertanahan untuk menyempurnakan dan menyesuaikan dengan jiwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016 agar persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara non litigasi atau tanpa proses hukum di pengadilan karena model penyelesaian ini tidak memakan waktu yang lama, proses cepat dan biaya yang kecil.

References

Ali, A. (2008). Menguak tabir hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ardia, M., Windari, R. A., SH, M., Yuliartini, N. P. R., & SH, M. (2018). Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib. Jurnal Komunitas Yustisia, 1(2).

Aswari, A. (2018). Peran Ganda Administrator sebagai Mediator dalam Sengketa Transaksi Ponsel Bekas secara Online. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12(3), 259-274.

Hasbullah, F. H. (2009). Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan. Indo Hill-Co, Jakarta.

Hajati, S., Sekarmadji, A., & Winarsih, S. (2014). Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Yang Efisiensi Dan Berkepastian Hukum. Jurnal Dinamika Hukum, 14(1), 36-48.

Umar, M. H. (2013). BANI dan penyelesaian sengketa. PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Center (Badan Arbitrasi Nasional Indonesia).

Malik, A. (2012). Mediasi: Problem Solving Technique Dalam Tiga Wajah Hukum Indonesia. Jurisdictie.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta : Prenada Media Group.

Milana, R. (2016). Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2015 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Munawar, A. (2019). Konflik Lahan Dan Alternatif Solusi Pada Areal Iuphkm Gapoktan Tandung Billa Kota Palopo. Journal TABARO Agriculture Science, 2(2), 257-269.

Rismawati, S. D., Askari, S., & Husein, M. M. (2013). Hakim Dan Mediasi: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan. Jurnal Penelitian, 9(2).

Subhan, M. H. (2008). Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Prenada Media Group.

Published
2020-04-15