Gagasan Penyempurnaan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sistem Parlemen Dua Kamar

  • Rizki Ramadani UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
Keywords: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Parlemen, Sistem Dua Kamar

Abstract

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Sebelum Perubahan dan Penjelasannya, kekuasaan Negara yang tertinggi ada di tangan MPR. Sejak itu telah ada pengakuan bahwa MPR merupakan Lembaga Tertinggi Negara, bahkan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Pasca Amandemen, UUD NRI Tahun 1945 resmi menganut pemisahan kekuasaan dengan ‘checks and balances’ yang lebih fungsional. Implikasinya, MPR kehilangan sebagian fungsi dan wewenangnya, dan tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Kini, bersamaan dengan munculnya wacana amandemen kelima, timbul pula pembicaraan untuk mereformulasi peran dan kelembagaan MPR. Artikel ini berupaya merespon wacana secara obyektif dengan berupaya memunculkan gagasan penyempurnaan MPR dengan pendekatan konsep parlemen dua kamar. Gagasan tersebut adalah melalui penegasan posisi kelembagaan MPR dalam sistem parlemen dua kamar dan perimbangan kekuasaan antar kamar.

Abstract. Based on Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution Before the Amendment and its Elucidation, the highest state power is in the hands of the MPR. Since then there has been recognition that the MPR is the Supreme State Institution, even as the manifestation of all the people of Indonesia. After the Amendment, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia officially adopted a more functional separation of powers with more functional checks and balances, making the MPR lost the vital parts of its functions and authority, and no longer has the position of the highest state institution. Now, along with the emergence of the discourse of the fifth amendment, discussions also emerged to reform the role and institutions of the MPR. This article attempts to respond to the discourse objectively by trying to come up with the idea of ​​perfecting the MPR with the concept of a two-chamber parliamentary approach. The ideas were, through the affirmation of the institutional position of the MPR in the two-chamber parliamentary system and the balance of powers between chambers.

References

Akuntono, I. (2014, 21 November). Anggota DPR: Hak Imunitas untuk Jaga Kehormatan Dewan. Dalam Kompas.com. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2014/11/21/11403231/Anggota.DPR.Hak.Imunitas.untuk.Jaga.Kehormatan, pada tanggal 9 September 2019.

Asril, S. (2014, 29 September). MPR Ingin Amandemen UUD 1945, MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara dan Hidupkan GBHN. Dalam Kompas.com. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2014/09/29/15223701/MPR.Ajukan.Rekomendasi.Amandemen.UUD.19%2045.MPR.Jadi.Lembaga.Tertinggi.Negara.dan.Hidupkan.GBHN, pada tanggal 23 September 2016.

Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. (2006a). Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. (2006b). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. (2009). Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika.

Bachmid, F., Sampara, S., & Husen, L. O. (2018). The Rights of the Constitutional Court's Decision on the House of Representatives' Representatives about the President's Prospective and/or the President's Vice Representatives According to the State Basic Law of the Republic of Indonesia. Journal of Humanities and Social Science, IOSR, 23(10), hlm. 43 – 61.

Definitions, L. (2017, 11 Maret). Joint Session Law and Legal Definition. Dalam USLegal. Diakses dari https://definitions.uslegal.com/j/joint-session/, pada tanggal 21 Oktober 2019.

Editorial. (2000). Semua Harus Terwakili: Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Efriza. (2014). Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia. Malang: Setara Press.

Falaakh, M. F. (2002, 19 April). Metamorfosis MPR (Teka-Teki Parlemen Berkamar Tiga), dalam Harian Kompas.

Isra, S. (2004). Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat: Sistem Trikameral di Tengah Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, 1(1).

Isra, S. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kaplan, D. S. (2015). An Introduction to the American Legal System, Government, and Constitutional. Deventer: Wolters Kluwer.

Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (O. Salman & E. Damian Eds.). Bandung: PT. Alumni.

Marijan, K. (2019). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mochtar, Z. A. (2007, 11 – 13 Mei). Pengamaran Parlemen di Dalam Institusi Negara. Makalah dipresentasikan pada Pertemuan Pengajar Ilmu Tata Negara tentang Kelanjutan Amandemen Konstitusi, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

Nggilu, N. M. (2014). Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis). Yogyakarta: UII Press.

Nggilu, N. M. (2017, September). “Membaca” Kedudukan dan Kewenangan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Sebuah Kontemplasi Menuju Amandemen Kelima). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional, diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, di Jakarta.

Putri, B. U. (2019, 8 Agustus). Anggota MPR: Ada yang Ingin Amandemen UUD 1945 ke Versi Pertama. Dalam Tempo.co. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1233546/anggota-mpr-ada-yang-ingin-amandemen-uud-1945-ke-versi-pertama, pada tanggal 23 Desember 2019.

Risnain, M., & Karyati, S. (2017). Menimbang Gagasan Perubahan Konstitusi dan Tata Cara Perubahan Konstitusi Republik Indonesia 1945. Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan, Universitas Mataram, 5(1), hlm. 110 – 118. doi: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v5i1.445

Rohmat, A. M. (2016). Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Era Reformasi. Jurnal Pembaharuan Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 3(2), hlm. 181 – 190. doi: http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1408

Strong, C. F. (2010). Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk (D. S. Widowatie, Trans.). Bandung: Nusamedia.

Susanti, B. (2009). Lembaga Perwakilan Rakyat Trikameral, Supremasi DPR dan Sempitnya Ruang Demokrasi Perwakilan: Isi dan Implikasi UU Susduk dan Cermin Carut Marutnya Konstitusi. In A. R. M. & L. Bakry (Eds.), Politik dan Pemerintahan Indonesia (hlm. 440 – 456). Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.

Susanto, M., Prasetianingsih, R., & Sungkar, L. (2018). Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 18(1), hlm. 23 – 41. doi: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.23-41

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.

Widayati, W. (2015). Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, 44(4), hlm. 415 – 424. doi: https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.415-424

Widayati, W., Absori, A., & Azhari, A. F. (2014). Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Media Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 21(2), hlm. 264 – 278.

Yuhana, A. (2007). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945: Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI. Bandung: Fokus Media.

Published
2020-03-28