Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Setelah Perceraian

  • Muhammad Kamran Imran Universitas Muslim Indonesia
Keywords: Perkawinan, Poligami

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan: Untuk mengetahui dan memahami efektivitas pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan Poligami jika terjadi perceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe penelitian hukum empiris atau (Socio Legal Study Research). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Efektivitas pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami jika terjadi perceraian adalah kurang efektif. Oleh karena dipengaruhi oleh beberapa faktor dan tidak tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya, sehingga derajat ukuran efektivitas tidak terpenuhi. Rekomendasi: (1) Perlu Pengaturan Hukum Positif yang mengatur  syarat mutlak berpoligami, harta bersama dengan istri terdahulu wajib dipisahkan dengan permohonan izin poligami bersamaan dengan penetapan harta bersama, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hak istri terdahulu oleh suami dan memberikan kepastian hukum hak-hak istri terdahulu mengenai harta bersamanya. (2) Bahwa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, penegak hukum harus mengupayakan untuk mencegah hal tersebut, sehingga tolak ukur efektivitas pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami setelah perceraian dapat berjalan efektif.

Abstract. This research was conducted to find out and understand the effectiveness of the implementation of the sharing of joint property in a polygamy marriage in case of divorce. This type of research is legal research with empirical legal research type (Socio Legal Study Research). The results of this study indicate that: The effectiveness of the distribution of shared assets in polygamy marriages in the event of a divorce is less effective. Because it is influenced by several factors and not achieving the goals or objectives determined beforehand, so the degree of measure of effectiveness is not met. Recommendations: (1) A Positive Legal Arrangement is required that regulates the absolute requirements of polygamy, shared assets with the previous wife must be separated from the request for a polygamy permit together with the determination of shared assets, to avoid smuggling the rights of the previous wife by the husband and provide legal certainty of the rights of the previous wife regarding property with him. (2) That the factors that can affect the effectiveness of the distribution of shared assets in polygamy marriages, law enforcement must strive to prevent this, so that the effectiveness of the distribution of shared assets in polygamy marriages after divorce can be effective.

References

As-Sanan, A. A. (2003). Memahami Keadilan dalam Poligami (A. S. Hasan, Trans. H. Hefni Ed.). Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing.

Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, 46(4), hlm. 336 – 342. doi: https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342

Editorial. (2010). Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hasan, M. A. (2003). Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ilyas, M., et al. (2018). Supervision of Fair Execution for Civil Case Decision. Journal of Law, Policy and Globalization, 70, hlm. 101 – 107.

Instruksi Presiden Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Mulia, S. M. (2005). Islam Menggugat Poligami. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Penyusun. (2010). Al-Qur’an dan Terjemahan. Bandung: Departemen Agama RI bekerjasama dengan CV. Diponegoro.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soemiyati. (2007). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Yogyakarta Liberty.

Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Susanto, H. (2008). Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian: Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini. Jakarta: PT. Visimedia Pustaka.

Syahrani, R. (1980). Masalah Tertumpuknya Beribu-Ribu Perkara di Mahkamah Agung. Bandung: PT. Alumni.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Yunus, A. (2020). Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum. Makassar: Humanities Genius.

Zainuddin, Z., & Jaya, N. (2018). Jaminan Kepastian Hukum dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA). Riau Law Journal, Universitas Riau, 2(2), hlm. 187 – 206.

Published
2020-03-29