Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Tentang Minuman Keras di Kabupaten Wajo

  • Mustari Mustari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamadukelleng, Sengkang
Keywords: pengawasan, peraturan kabupaten, minuman keras

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pengaturan dan Pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Miras di Kabupaten Wajo, (2) untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi DPRD dalam melakukan fungsi Pengawasan terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Miras di Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilaksanakan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosioyuridis. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dari nara sumber di lokasi penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya dengan bertitik tolak pada aturan hukum yang berlaku yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa Pengawasan merupakan bagian dari pada fungsi DPRD. Pelaksanaan Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah melalui alat kelengkapan DPRD yang tersedia. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan Pengawasan DPRD adalah ada yang berasal dari internal dewan dan dari luar dewan.

Abstract: This study aims to find out (1) to find out and explain how the Regulation and Implementation of the DPRD Supervisory Function on the Implementation of Regional Regulations and Regents Regulations on Miras in Wajo Regency, (2) to find out and explain the obstacles faced by the DPRD in carrying out the Supervisory function of the Implementation Regional Regulations and Regents Regulations on Miras in Wajo District. This research was conducted at the Regional Representative Council (DPRD) of Wajo Regency. The method used in this research is socio-juridical law research. Sampling was done randomly from sources at the study site. Data were analyzed using qualitative analysis, meaning that starting with the applicable legal rules that developed through discussion in secondary legal material.
The results of the study indicate that the DPRD Supervision function of the Regional Government is as stipulated in Law Number 32 of 2004, that Supervision is part of the DPRD function. Implementation of DPRD Supervision of the Implementation of Regional Regulations and Regents of Regents is through the available DPRD equipment. Obstacles in implementing DPRD Oversight are those that originate from the internal board and from outside the board.

References

Bubandt, N. (2014). Menuju Sebuah Politik Tradisi Yang Baru? Desentralisasi, Konflik, dan Adat di Wilayah Indonesia Timur. Antropologi Indonesia.

Djojosoekarto, A. (2004). Dinamika dan kapasitas DPRD dalam tata pemerintahan demokratis. Konrad Adenauer Stiftung.

Mahfud, M. (1999). Pergulatan politik dan hukum di Indonesia. Gama Media.

Juanda, H. P. D. (2008). Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah. Alumni, Bandung.

Hasmin, M. Y. (2017). Kualitas Keterwakilan Rakyat Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Politik Di Indonesia. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 19(2), 1-11.

Manan, B. (2000, July). Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif. In Eksekutif dan Yudikatifā€¯, Makalah pada Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat Nasional Kosgoro, Cipanas-Cianjur (Vol. 26, pp. 1-2).

Muchsan, M. (1992). Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Napitupulu, P. (2007). Menuju pemerintahan perwakilan. Alumni.

Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

Ndraha, T. (2005). Kybernologi: sebuah rekonstruksi ilmu pemerintahan. Rineka Cipta.

Nurdin, A. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 22(1), 53-76.

Ridwan, A. (2015). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)(Studi di Kabupaten Bombana) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unissula).

Sampara, S. La Ode Husen. (2016). Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. Kretakupa, Makassar.

Sembiring, S. (2009). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah (Pemda), Bandung, Nuansa Aulia.

Soeparmo, (2006) Pengawasan Administrasi Dan Pengawasan Pelaksanaan APBD, Bahan Presentase Pada Kegiatan Pembekalan DPRD Kab. Serdang Bedagai, Dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Medan.

Syuhudi, I. (2018). Pergulatan Kepentingan Politik Dalam Relasi Inter Denominasi Kristen Di Manado. Al-Qalam, 24(2), 235-245.

Warassih, E., Medan, K. K., & Mahmutarom. (2005). Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis. Suryandaru Utama.

Wasistiono, S., & Riyani, O. (2003). Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Fokusmedia. Cet. ke-2. Bandung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Bone dan Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Published
2020-09-12