Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Di Kabupaten Wajo

  • Muharawati Muharawati Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamadukelleng, Sengkang
Keywords: peraturan kabupaten, regulasi daerah, bebas rokok

Abstract

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Kabupaten Wajo bertujuan untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan peraturan yang ada, dan sebagai bahan referensi lanjut bagi peneliti dan pengembang sektor hukum di Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Tahap dalam teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan kawasan tanpa rokok berdasarkan regulasi di Kabupaten Wajo namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sosialisasi telah dilakukan sejak diberlakukannya kebijakan kawasan tanpa rokok. Namun, Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo belum ada tim khusus untuk mendukung dan mengontrol aktivitas merokok di lingkungan rumah sakit, dalam penganggaran pada  peralatan pihak rumah sakit sudah memasang tanda larangan merokok tapi belum membuat tempat khusus untuk merokok. Kesiapan pelaksana belum sepenuhnya menunjukkan sikap yang mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok di rumah sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Sengkang, masih ada beberapa pegawai atau staf  yang acuh tak acuh terhadap pengunjung yang merokok di lingkungan rumah sakit, namun sebagian juga sudah ada pegawai yang peratian terhadap kawasan tapa rokok. Pihak rumah sakit belum menyiapkan pedoman yang jelas terkait Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Kabupaten Wajo.

Abstract. The application of No Smoking Area based on Wajo Regency Regulations aims to describe the factors that influence the application of No Smoking Area based on existing regulations, and as further reference material for researchers and developers of the legal sector in Wajo Regency. This study uses a qualitative approach to the type of descriptive research. Data collection methods through interviews, observation and documentation study. The stages in the data analysis technique used are data reduction, data presentation, and concluding. The results showed that the application of a non-smoking area was based on regulations in Wajo District, but it was not yet fully implemented. The socialization has been carried out since the enactment of the no-smoking area policy. However, the Regional Government of Wajo Regency has not had a special team to support and control smoking activities in the hospital environment, in budgeting on the equipment the hospital has put up a smoking ban sign but has not created a special place for smoking. Implementing readiness has not fully demonstrated the attitude that supports the policy of non-smoking areas in the Lamaddukelleng Sengkang Regional General Hospital, there are still several employees or staff who are indifferent to visitors who smoke in the hospital environment, but some also have employees who are concerned about the area cigarettes. The hospital has not yet prepared clear guidelines regarding the No Smoking Area based on Wajo Regency Regulations.

References

Abidin, Z., & Hamzah, A. (2010). Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia. Yarsif Watampone.
Akib, M. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis. Graha Ilmu.
Ampera, A. (2018). Tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 20(2), 59-74.
Asmarani, A. D., & Rahayu, D. (2019). Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Rokok Di Pt Maju Melaju Lamongan. Simposium Hukum Indonesia, 1(1), 342-361.
Aswari, A. (2017). Sibernetika, Teknologi Siber dan Kebutuhan hukum.
Chazawi, A. (2001). Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Dussault, G., & Dubois, C. A. (2003). Human resources for health policies: a critical component in health policies. Human resources for health, 1(1), 1.
Edward (2000). Probably the most essential recourses in implementing policy is staff. Gramedia Jakarta.
Ellizabet, A. L. (2010). Stop Merokok; Sekarang atau Tidak Sama sekali. Bangun Tapan. Yogyakarta: Garai Ilmu.
Gedeona, H. T. (2006). Arti Penting Evaluasi Politik Formulasi Kebijakan Publik Bagi Kelangsungan Pemerintahan. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 3(2), 01.
Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 96-101.
Jaya, M. (2009). Pembunuh berbahaya itu bernama rokok. Yogyakarta: Riz’ma.
Komasari, D., & Helmi, A. F. (2000). Faktor-faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja. Jurnal Psikologi, 27(1), 37-47
Mu’tadin, Z. (2002). Remaja dan rokok. Jakarta: diakses dari http://www. e-psikologi. com/epsi/individual_detail. asp.
Sirat, A. S. (2002). Perilaku merokok. In Laporan Akhir Surkesnas Workshop on Evidence for Decision Making (Vol. 28, pp. 291-340).
Purwanto, E. A. (2012). Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia (No. 1). 2012.
Wati, A. R. A. (2017). Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014. Jurnal Hima Han, 4(2).
Published
2020-09-12