Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pengeroyokan Tukang Parkir oleh Pengemudi Ojek Online

  • Adiyatma Putra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Made Warka Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Budiarsih Budiarsih Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Keywords: pertimbangan hakim, delik pidana, kejahatan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi kasus pidana kekerasan dalam Pidana Hukum di Indonesia dan menentukan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan nomor kasus 963/Pd/hon/PN.Mks. Ini penelitian adalah norma hukum, teknis, dan terapan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan aturan hukum dan kasus pendekatan. Tipe data primer dan sekunder dulu memperoleh data penelitian. Hasilnya menemukan bahwa Regulasi kejahatan dengan kekerasan tercantum dalam Pidana Kode dan aturan hukum lainnya. Posisi Damai Surat dalam kasus kejahatan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) KUHP dalam hal nomor 963/Pd/hon/PN.Mks bisa dikatakan sudah telah valid karena disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, surat perdamaian seharusnya menulis persyaratan yang harus dipenuhi oleh terdakwa tersebut sebagai berikut: mengobati penyakit dan mengganti kehilangan barang dirusak oleh perilaku terdakwa. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap kejahatan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) KUHP dalam nomor kasus 963/Pid.B/ 2019 / PN.Mks. dalam hal ini, jaksa penuntut menggunakan dakwaan alternatif yaitu publik jaksa penuntut yang mendakwakan dakwaan itu, yaitu surat dakwaan Pasal 170 ayat (2) 1.

Abstract.
This study aims to determine the regulation of criminal cases of violence in criminal law in Indonesia and determine the legal considerations of judges in deciding case number 963 / Pd / hon / PN.Mks. This research is a legal, technical, and applied research norm. This study also uses a rule of law and case approach. Primary and secondary data types first get research data. The results found that the Violent Crimes Regulation was contained in the Criminal Code and other legal regulations. The peaceful position of the letter in cases of violent crimes as stipulated in article 170 paragraph (2) of the Criminal Code in terms of number 963 / Pd / hon / PN.Mks can be said to have been valid because it was agreed by both parties.

However, the peace letter should write down the following requirements that the defendant must fulfil: treat illness and replace lost items damaged by the defendant's behaviour. The basis for the judge's consideration in imposing sanctions on violent crimes as stipulated in article 170 paragraph (2) of the Criminal Code in case number 963 / Pid.B / 2019 / PN.Mks. In this case, the prosecutor uses an alternative indictment, namely the public prosecutor who charges the indictment, namely the indictment of Article 170 paragraph (2) 1.

References

Ali, Z. (2013). Metode Penelitian Hukum (cetakan keempat). Jakarta. Sinar Grafika.

Atmasasmita, R. (1992). Teori dan kapita selekta Kriminologi. Bandung, Eresco.

Darmodiharjo, D., & Shidarta, P. P. F. H. (2006). Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Elaine Cassel dan Douglas A. Bernstein, (2007). Criminal Behavior, Second Edition, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., New Jersey.

Hamzah, A., & Rahayu, S. (1983). Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia. Akademika Pressindo.

Ekaputra, M., & Kahir, A. (2010). Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru. Medan, USUpress.

Hanifah, R. A., & Dengan Hukum, A. F. A. B. Faktor Determinan Remaja Pelaku Pencurian: Perspektif Teori Kontrol Sosial. Psikologi Klinis Dalam Konteks Pemasyarakatan.

Hamzah, A., & Pidana, A. A. H. (2010). Jakarta, Rineka Cipta.

Indrati, M. F. (2013). Ilmu Perundang-undangan Jilid 2 (Proses dan Teknik pembentukannya). Kanisius, Jakarta.

Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2002

Martono, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Azasi Manusia. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 22(1), 98-114.

Petras, H., Kellam, S. G., Brown, C. H., Muthén, B. O., Ialongo, N. S., & Poduska, J. M. (2008). Developmental epidemiological courses leading to antisocial personality disorder and violent and criminal behavior: Effects by young adulthood of a universal preventive intervention in first-and second-grade classrooms. Drug and alcohol dependence, 95, S45-S59.

Qamar, N., & Aswari, A. (2018). Healing or Hurting: Development of Highway Public Transportation Technology. Jurnal Dinamika Hukum, 18(3), 319-328.

Setiady, T. (2009). Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman. Bandung: Alfabeta.

Subekti, A. P. (2001). Hukum Perjanjian, cetakan 19. Jakarta: Intermasa.

Sumaryono, E. (1995). Etika profesi hukum: Norma-norma bagi penegak hukum. Kanisius. Jakarta.

Zulfa, E. A., & Santoso, T. (2001). Kriminologi. Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 23-27.

Published
2020-09-15