Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di KUA Kabupaten Bantaeng)

  • Yuli Adha Hamzah Universitas Muslim Indonesia
  • Arianty Anggraeny Mangarengi Universitas Muslim Indonesia
  • Andika Prawira Buana Universitas Muslim Indonesia
Keywords: Perkawinan, Dibawah Umur, Kantor Urusan Agama

Abstract

Dewasa ini marak terjadi perkawinan dibawah umur yang menyebabkan implikasi hukum yang negatif, salah satu daerah yang menjadi tempat maraknya prakter tersebut terdapat di kabupaten bantaeng, dimana perkawinan dibawah umur terus terjadi dan mulai meresahkan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui kewenangan Kantor Urusan Agama terhadap legalitas perkawinan dibawah umur serta untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak efektifnya pelaksanan Undang - Undang Perkawinan karena masih terdapatnya beberapa perkawinan dibawah umur yang terjadi dengan dalih adanya permohonan dispensasi perkawinan serta masih terdapatnya beberapa penyimpangan - penyimpangan hukum dalam hal prosedur pelaksanaan perkawinan dibawah umur oleh oknum Kantor Urusan Agama, dan hasil penelitian lain menunjukkan terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi kewenangan Kantor Urusan Agama terhadap legalitas perkawinan dibawah umur antara lain faktor pengetahuan hukum, faktor aparat hukum, faktor budaya hukum, faktor hamil diluar nikah dan faktor ekonomi. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan kuat mengapa perkawinan dibawah umur ini masih terus terjadi.

Abstract.
Nowadays underage marriages are rampant which causes negative legal implications, one of the areas where this practice is rampant is in Bantaeng district, where underage marriages continue to occur and begin to disturb the community. The purpose of this study was to determine the authority of the Office of Religious Affairs on the legality of underage marriage and to determine the factors that influence the occurrence of underage marriage. This study uses a qualitative research type with an empirical juridical approach. This research was conducted at the Office of Religious Affairs in Bantaeng Regency. The results of this study indicate that the implementation of the Marriage Law is ineffective because there are still several underage marriages that occur on the pretext of the existence of applications for marriage dispensation and there are still several legal irregularities in the procedure for implementing underage marriage by persons in the Office of Religious Affairs, and the results Other research shows that there are 5 (five) factors that influence the authority of the Office of Religious Affairs on the legality of underage marriage, including legal knowledge, law enforcement factors, legal culture factors, extramarital pregnancy factors and economic factors. These factors are strong reasons why underage marriages continue to occur.

References

Ahyani, S. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. Jurnal Wawasan Yuridika, 34(1), 31-47.

Buana, A. P. (2017). Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar. Jurnal HAM, 8(2), 117-129.

Ferdousi, N. (2020). Comparing Reforms of Juvenile Justice in Bangladesh and Malaysia. Substantive Justice International Journal of Law, 3(1), 15-35.

Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Soumatera Law Review, 2(2), 297-308.

Hasbi, H. (2018). Analisis Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 20(1), 37-49.

Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan. Jurnal Bidan “Midwife Journal” Volume, 1(1). 46-53.

Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). Widya Yuridika, 2(1), 1-12.

Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(2), 300-317.

Rahmatiah, R. (2016). Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 5(1), 144-166.

Setiasih, W. (2017). Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ, 4(3), 235-245.

Thaib, S. (2017). Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Lex Privatum, 5(9), 48-56.

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Published
2020-09-27