Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu

  • Asbudi Dwi Saputra Universitas Andi Djemma Palopo
Keywords: Penerapan, Sanksi, Administrasi pemilu

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pelanggaran administrasi pemilu bagi penyelenggara pemilu, karena penting diketahui tingkat penegakan hukumnya dimana hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah suara perolehan pemilu. Artikel ini dibangun dengan tipe penelitian hukuym secara kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memahami penyelenggaraan pemilu butuh energi besar untuk benar-benar memahami agar dalam penyelenggaraannya tidak terjadi kesalahan. Anggaapan bahwa pemilu merupakan pesta rakyat biasa menyebabkan masyarakat melupakan bahwa konsekuensi dari kesalahan akan berdampak panjang hingga 5 tahun kedepan secara kongkrit. Hal ini juga mempengaruhi bahwa sanksi pelanggaran pemilu yang dianggap sebagai motivator untuk masyarakat dalam menaati hukum tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Pada akhirnya artikel ini memperlihatkan penerapan sanksi Pelanggaran administrasi pemilu bagi penyelenggara pemilu tidak efektif karena sanksi yang dapat dijatuhkan bagi penyelanggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu hanya berupa teguran tertulis, tidak menimbulkan efek jera dan sanksi tersebut tidak berfungsi sebagai pencegahan agar penyelengara pemilu bekerja sesuai norma dan aturan yang berlaku. 

Abstract.
This study aims to determine the effectiveness of the application of sanctions for election administration violations for election organizers because it is important to know the level of law enforcement where it can affect the number of votes obtained in the election. This article was built with a qualitative legal research type and uses an empirical legal research approach. The research results show that understanding election administration requires a lot of energy to really understand so that there are no mistakes in the implementation. The assumption that elections are a party of ordinary people causes people to forget that the consequences of mistakes will have a concrete impact for the next 5 years. This also affects the sanctions for election violations that are considered as a motivator for the community to obey the law do not work as expected. In the end, this article shows that the application of sanctions for Election administration violations for election administrators is ineffective because the sanctions that can be imposed on election administrators who are proven to have committed an election administrative violation are only in the form of a written warning, do not cause a deterrent effect and these sanctions do not serve as a deterrent so that the election administrators work accordingly. prevailing norms and rules.

References

Andrizal (2017), Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017, hlm 151-169.

DOI : https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1454

Basuki, S. A. (2010), Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga (Studi Tentang Kebijakan Formulasi Dan Penerapan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum), Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010, hlm 129-146

DOI : http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.146

Damanik. F. F, Kalo. S, Putera. E, Nasution, M (2018) , Perbuatan Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Dalam Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Legislatif (Studi Kasus: Putusan Nomor:01/Pid.S/2014/P.N.Mdn Dan Putusan Nomor:02/Pid.B/2014/P.N.Mdn), USU Law Journal, Vol.6. No.4 (Juli 2018), hlm 52 - 60

DOI : http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/3881

Fahmi, K. (2015), Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, System for The Crime of Election, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, Nomor 2, Juni 2015, Hlm 264 - 283

DOI: https://doi.org/10.31078/jk1224

Friedman, M. L, (2013) Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial terjemahan dari Buku Lawrance M. Friedman, The Legal System : Social Science Perspektif Bandung : Nusa Media.

H.D. van Wijk/Konijnenbelt, (1995) Hoofdstukken van Administratief Recht. Vuga, s'Gravenhage, 1995.

Hadjon, M. P, (1996)Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tulisan dalam , Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, B. Arief Sidarta, dkk (editors). Bandung; Citra Aditya Bakti,).

Hantoro. M. N. (2014), Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota Dpr, Dpd, Dan Dprd Tahun 2014, Violation Of Administration And Administrative Dispute At The Election Of Members Of Dpr, Dpd, And Dprd In 2014, Jurnal Negara Hukum : membangun hukum untuk keadilan dan kesejahteraan , Vol. 5 No.2 Tahun 2016, hlm 107 - 125

DOI: https://doi.org/10.22212/jnh.v5i2.236

Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Politicon: Jurnal Ilmu Politik, 2(1), 61–74.

DOI:https://www.researchgate.net/publication/340313569_Manfaat_Pelaksanaan_Pemilu_Untuk_Kesejahteraan_Masyarakat

Ja’far, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. Madani Legal Review, 2(1), 59–70.

DOI: https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332

J.B.J.M. ten Berge, (1995). Beschermin Tegen Overheid, W.E.J Tjeenk Willink, Zwole.

Kelsen, H, (2006) Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Bandung: Nusa Media.

_______(2014) Teori Umum tentang Hukum dan Negara Terjemahan dari

General Theory of Law and State Bandung : Nusa Media.

Liwupung, F.T, "Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Du'a Mo'ang (Lembaga Peradilan Adat) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Bersama Hakim Perdamaian Desa di Sikkan Flores NTT".

Mawardi. I, (2014) Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada, Yogyakarta : Rangkang, 2014.

Mulyadi, D (2019), Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 7 No. 1- Maret 2019 , hlm 14-28

DOI: http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2144

Nasir, I (2020), Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan, Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 1: 41-50, hlm 41 – 50

DOI: 10.15575/kh.v2i1.7689

Nawi, S. (2013) Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Jakarta : Raja Grafindo Persada,

P. Nicolai dkk (1994), Bestuursrecht. Amsterdam.

Patawari, P. (2019). Standar Hukum Internasional Penyelenggara Pemilihan Umum, Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Negara Indonesia. Pleno Jure, 8(1), 25-38

Ridwan, HR. (2006) Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Rajawali Pers.

Riza, F., Mohammad & Ruhermansyah, Perihal Penegakan Hukum Pemilu (Jakarta : Bawaslu 2019)

Salim, Nurbani. E. S (2013), Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sekarwidhi, N..(2015). Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 Dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 Di Jawa Tengah, Completion Of 2014 Election Violation And Regional Election And Regional Head Of Region In 2015 In Central Java .Science Government Fisip Undip, Semarang, Journal of Politic and Government Studies, vol. 7, no. 3, pp. 211-220, Jul. 2018.

DOI : http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1584830

Wiyanto, R, (2014) Penegakan Hukum Pemilu, DPR, DPD, dan DPRD, Bandung: Mandar Maju 2014.

Published
2020-10-30