Pemalsuan Surat dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya

Forgery of Letters in Formal and Material Meaning and its Legal Consequences

  • Abdul Rahim Universitas Muhammadiyah Makassar, indonsia
  • Muhammad Ibnu Fajar Rahim Kejaksaan Republik Indonesia
Keywords: Pemalsun Surat, surat formil, surat materiil

Abstract

Delik pemalsuan surat merupakan kejahatan yang klasik namun masih menghiasi statistik kejahatan di Indonesia. Realistasnya sebagai tindak pidana yang eksis, masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap makna unsur dalam delik pemalsuan surat. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi penegak hukum dalam menerapkan delik pemalsuan surat terhadap peristiwa hukum konkrit. Sehingga diperlukan pemahaman yang jelas terhadap makna dan bentuk-bentuk delik pemalsuan surat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap bentuk pemalsuan surat dalam arti formil dan materil beserta akibat hukumnya, sehingga dapat membantu penegak hukum dalam menerapkan delik pemalsuan surat terhadap peristiwa hukum konkrit.

Abstract:
Letter forgery is a classic crime but still adorns crime statistics in Indonesia. As a criminal offense that still exists, there are still different interpretations in the meaning of the elements in the letter forgery crime. This creates uncertainty for law enforcers in applying the article of letter forgery crime against concrete legal events. Thus, a clear understanding and form of the letter forgery crimes regulated in the Criminal Code are required. This paper aims to provide an explanation of the form of letter forgery in a formal and material sense and its legal consequences so that it can assist law enforcers in implementing the right letter forgery article against concrete legal events.

References

A. Jurnal
Aryana, I Wayan Putu Sucana. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Negatif Covid-19.” Jurnal Yustitia 14, No. 1 (2020): 34–40. tersedia di https://mail.djinggamedia.com/index.php/yustitia/article/view/486, (diakses, 1 Agustus, 2021).
Assa, Efrita Amalia. “Tindak Pidana Pemalsuan Uang Oleh Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.” Lex Crimen 10, No. 3 (April 1, 2021): 16–25. terdia di https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33116, (diakses, 1 Agustus, 2021).
Hendra, Rahmad. “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru.” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (March 8, 2013). DOI : https://doi.org/10.30652/JIH.V3I01.1029.
Kaligis, Geovan Valentino. “Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP.” Lex Privatum 9, No. 4 (April 6, 2021): 175–82. tersedia di https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33357, (diakses, 1 Agustus, 2021).
Kaligis, Indah Febriari. “Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Lex Crimen 7, No. 1 (April 26, 2018): 142–50. tersedia di https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/19425, (diakses, 1 Agustus, 2021).
Kartika, Tantri. “Politik Hukum Pembentukan Delik Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi.” The Juris 2, No. 2 (December 28, 2018): 132–40. tersedia di http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/41, (diakses, 1 Agustus, 2021).
Lamatenggo, Christellia G. N., Harly S. Muaja, and Deizen D. Rompas. “Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP).” Lex Crimen 10, No. 1 (January 12, 2021): 70–78. tersedia di https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/32029, (diakses, 1 Agustus, 2021).
Lidya Gultom, Syafrudin Kalo, Mahmud Mulyadi, M. Ekaputra. “Criminal Liability Against Children As Offenders Of Narcotics Abuse Based On The Decision Of The Tebing Tinggi District Court No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT.” Res Nullius Law Journal 3, No. 1 (January 31, 2021): 55–78. DOI : https://doi.org/10.34010/RNLJ.V3I1.3709.
Pandora, Alodia. “Analisis Pertimbangan Hakim Mengadili Delik Aduan Turut Serta Melakukan Zinah Yang Telah Kedaluwarsa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 360/K/MIL/2017).” Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret, 2021. tersedia di https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/49929, (diakses, 1 Agustus, 2021).
Putranto, U. (2019). KEWAJIBAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI OFFICIUM NOBILE. PLENO JURE, 8(1), 39-47.
Rahim, Muhammad Ibnu Fajar, Sitti Arkanul Pascahyati Rahim, Muhammad Aman Hijrah Akbar Rahim, Ahmad Ranuwirawan Rahim, and Abdul Rahim. “Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan.” Pleno Jure 9, No. 1 (2020): 47–57. DOI : https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.389.
Rays, Moh. Ikhwan. “Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian.” Jurnal Yustisiabel 1, No. 1 (April 20, 2017): 83–99. DOI : https://doi.org/10.32529/YUSTISIABEL.V1I1.406.
Susanto, Eko Adi, dan Gunarto Gunarto. “Pertanggungjawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 Ayat ( 2) KUHP.” Jurnal Daulat Hukum 1, No. 1 (March 15, 2018): 1–12. DOI : https://doi.org/10.30659/JDH.V1I1.2558.
Yusuf, M. A., & Fidyansari, D. (2019). Interpretation of Judges in Supreme Court Decision Number: 46 P/HUM/2018. Substantive Justice International Journal of Law, 2(2), 147-160.
Zulfa, Eva Achjani. “Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya).” Jurnal Hukum & Pembangunan 48, No. 2 (September 7, 2018): 345–60. DOI : https://doi.org/10.21143/JHP.VOL48.NO2.1667.

B. Buku
Chazawi, Adami, and Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014. tersedia di https://books.google.co.id/books/about/Tindak_pidana_pemalsuan.html?id=MncZrgEACAAJ&redir_esc=y. (diakses, 1 Agustus, 2021).
Hamzah, Prof. Dr. Jur. Andi. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP. Jakarta : Sinar Grafika, 2015. tersedia di https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=934252, (diakses, 1 Agustus, 2021).
Hiariej, Eddy O S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
P.A.F. Lamintang. Delik-Delik Khusus : Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, Dan Peradilan. Jakarta : Sinar Grafika, 2009. tersedia di https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=14496&keywords=, (diakses, 1 Agustus, 2021).

C. Peraturan
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor : 01/JUKNIS/D.VII/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanggal 28 Agustus 2019.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Published
2021-10-01