Perluasan Alat Bukti Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana

Abstract

Sulitnya menjerat pelaku kejahatan terhadap lingkungan berdasarkan alat bukti dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga diperlukan alat bukti sesuai dengan perkembangan teknologi karena sebagian besar pelaku kejahatan lingkungan mempergunakan teknologi sebagai salah satu modus operandi. Rumusan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah perluasan alat bukti dalam perkara pidana lingkungan dan (2) bagaimanakah kekuatan alat bukti teknologi informasi dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Perluasan alat bukti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 muncul dengan dilatarbelakangi oleh modus-modus kejahatan lingkungan dilakukan dengan berbagai cara dan tindakan yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi dan informasi guna mengelabui proses penyidikan. Kekuatan alat bukti yang diatur dalam Pasal 96 huruf (f) membutuhkan alat bukti lainnya atau ada kesesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, harus diperkuat oleh saksi ahli, yang mengetahuinya atau keterangan saksi ahli yang menerangkan keaslian suatu alat bukti.

Abstract. It is difficult to ensnare perpetrators of crimes against the environment based on evidence in the Criminal Procedure Code, so the evidence is needed in accordance with technological developments because most environmental crime perpetrators use technology as one of their modus operandi. The formulations in this study are (1) how is the expansion of evidence in environmental criminal cases and (2) how is the strength of information technology evidence in Article 96 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This research was conducted using normative legal research. The conclusions of this study are: The expansion of the evidence contained in Law Number 32 of 2009 appears against the background of modes of environmental crime carried out in various ways and actions that are always changing in accordance with the development of advances in technology and information in order to deceive investigative process. The strength of evidence as regulated in Article 96 letter (f) requires other evidence, or there is conformity as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, must be strengthened by expert witnesses who know it or expert witness statements that explain the authenticity of the evidence.