Politik Hukum Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

  • Ilham Hidayat Azis Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar
  • Anshori Ilyas Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassae
  • Zulkifli Aspan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassae
Keywords: Kedudukan, Kewenangan, KPK

Abstract

The research objectives to analyze the Authority of the Corruption Eradication Commission after the enactment of Law No. 19 of 2019. This research was conducted using doctrinal legal research methods or normative legal research. The results of the study show that: 1) The authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) after the promulgation of Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, with the stipulation of a Supervisory Board within the KPK Institution which has considerable authority, namely supervisory authority and also added authority to carry out the KPK's authority. The position of the Corruption Eradication Commission (KPK) after the enactment of Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption, he emphasized in Article 3 that the KPK Institution is a State Institution within the executive clump, and also the addition of a Supervisory Board within the KPK Institution whose members are appointed directly by the President and can also be dismissed during their term of office by the President The Republic of Indonesia, with considerable authority, namely in terms of wiretapping, searches and/or confiscations carried out by the KPK must first obtain permission from the Supervisory Board.

Tujaun penelitian menganalisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca pemberlakuan UU No 19 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normative (normative legal research). Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diundangkannya UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan diaturnya Dewan Pengawas Dalam Lembaga KPK yang memiliki kewenangan yang cukup besar yaitu kewenangan pengawasan dan juga ditambahkannya kewenangan dalam melaksanakan kewenangan KPK. Kedudukan Komisi pemberantasan Tindak pidana Korupsi (KPK) pasca berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, dengan ditegaskannya dalam Pasal 3 bahwa Lembaga KPK adalah Lembaga Negara yang ada dalam rumpun eksekutif, dan juga ditambahkannya Dewan Pengawas Dalam Lembaga KPK yang anggotanya diangkat langsung oleh Presiden dan juga dapat diberhentikan dalam masa jabtannya oleh Presiden Republik Indonesia, dengan kewenangan yang cukup besar yaitu dalam hal penyadapan, Pengeledahan dan/atau Penyitaan yang dilakukan oleh KPK harus terlebih deahulu dapat izin dari Dewan Pengawas

References

Ansori, L. (2017). Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Yuridis, 2(1), 135-150.

Aspan, Z., & Suwandi, W. (2020). Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 5(1), 70-91.

Endrassanto, D. (2021). Studi Analisis Hukum Kewenangan dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(10), 1769-1787.

Nurisman, E., & Fitriano, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Implikasi Perubahan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 712-724.

Pinilih, S. A. G. (2020). Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum Progresif, 8(1), 15-27.

Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafidz, J. (2018). Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 33-44.

Satrio, N., & Hutapea, S. A. (2021). Reformulasi Rekrutmen Penyelidik Dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Independensi. Res Judicata, 4(2), 186-199.

Suntoro, A. (2020). Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(1), 25-37.

Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 239-258.

Wardojo, M. F. (2018). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 73-83.

Yokotani, Y., & Satrio, N. (2019). Mekanisme seleksi dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif cita hukum pancasila. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 13(2), 115-133.
Published
2022-07-21
How to Cite
Azis, I., Ilyas, A., & Aspan, Z. (2022). Politik Hukum Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Jurnal Sosio Sains, 8(2), 148-159. https://doi.org/10.37541/sosiosains.v8i2.793